KUPANG, DELEGASI.NET —Proses panjang seleksi Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur akhirnya mengerucut pada tiga nama.
Tiga nama itu adalah Fransiskus Sales Sodo, Servulus Bobo Riti, dan Ruth Diana Laiskodat
“Tiga nama itu merupakan hasil akhir dari kompilasi penilaian kuantitatif yang dilakukan secara berlapis, melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Tim Pansel,” kata Ketua Pansel, Prof. Dr. Aloysius Liliweri, di Kupang, Selasa, 6 Januari 2026.
Menurutnya, panitia Seleksi telah menyerahkan hasil akhir kepada Gubernur NTT, membuka babak penentuan yang krusial bagi arah tata kelola birokrasi daerah di tengah harapan publik akan figur Sekda yang profesional, netral, dan berpihak pada pelayanan masyarakat.
Tiga nama, Fransiskus Sales Sodo, Servulus Bobo Riti, dan Ruth Diana Laiskodat—merupakan hasil akhir dari kompilasi penilaian kuantitatif yang dilakukan secara berlapis, melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Tim Pansel.
Secara normatif, mekanisme ini sejalan dengan prinsip merit system yang diamanatkan Undang-Undang ASN.
Namun, pernyataan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur masih memiliki “ruang penilaian kualitatif” justru menjadi titik krusial yang patut dicermati secara kritis. Dalam praktik birokrasi Indonesia, ruang kualitatif kerap menjadi pintu masuk preferensi politik, relasi personal, bahkan kompromi kekuasaan yang sulit diukur secara objektif.
Tiga nama yang ditetapkan mencerminkan spektrum latar belakang yang berbeda. Fransiskus Sales Sodo membawa pengalaman sebagai Sekda Manggarai Barat, dengan rekam jejak teknokratis di pemerintahan daerah. Servulus Bobo Riti hadir dengan perspektif birokrasi pusat melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sementara Ruth Diana Laiskodat merepresentasikan kepemimpinan sektor perlindungan sosial di tingkat provinsi.
Komposisi ini memperlihatkan bahwa Pansel berupaya menghadirkan alternatif yang berimbang antara pengalaman daerah, jejaring nasional, dan sensitivitas isu sosial.
Namun, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar siapa yang paling layak secara administratif, melainkan siapa yang paling mampu menjadi chief operating officer pemerintahan NTT—mengendalikan mesin birokrasi, menjembatani visi politik kepala daerah, sekaligus menjaga netralitas ASN.
Penyerahan berita acara kepada Gubernur NTT Melki Laka Lena menandai bergesernya tanggung jawab moral dari Pansel ke kepala daerah. Pada titik ini, transparansi dan konsistensi terhadap prinsip meritokrasi akan diuji.
Apakah pilihan akhir nanti benar-benar mencerminkan kebutuhan birokrasi NTT yang sedang berbenah, atau justru mengafirmasi pola lama di mana jabatan strategis menjadi perpanjangan kepentingan kekuasaan.
Proses ini pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang akan dilantik sebagai Sekda definitif, melainkan tentang pesan apa yang ingin disampaikan Pemerintah Provinsi NTT kepada publik: bahwa birokrasi adalah alat pelayanan publik yang profesional, atau sekadar arena kompromi elit yang dibungkus prosedur formal.
//Delegasi(*/Hermen)