Kupang, Delegasi.Com – Komisi I DPRD NTT akan memanggil tim seleksi (Timsel) dan sekretariat KPU NTT untuk dilakukan konfrontasi guna mendapatkan kepastian soal belum dilantiknya komisioner definitif KPU NTT, karena sudah vakum selama sebulan.
Demikian dikatakan Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan Umum DPRD NTT, Kasintus P. Ebu Tho kepada wartawan di Kupang, Senin (28/1/2019).
Menurut Maxi, demikian Kasintus Ebu Tho biasa disapa, vakumnya komisioner KPU NTT terhitung sejak berakhirnya periodisasi komisioner sebelumnya pada 27 Desember 2018 lalu, bisa berdampak buruk terhadap penyelenggaraan pemilu presiden (Pilpres) dan pemilu legislatif (Pileg). Pasalnya, sejumlah tahapan terkait pesta demokrasi serentak pada 17 April mendatang terus berjalan dan waktu pelaksanaannya pun sudah dekat.
“Jika tidak ada kepastian waktu pelantikan komisioner KPU, dapat berimplikasi pada sejumlah agenda dan tahapan yang harus diambil,” kata Maxi.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra ini menyampaikan, memang beberapa waktu lalu pihaknya telah menggelar rapat dengan sekretariat KPU NTT. Namun belum begitu maksimal karena tidak ada kepastian yang diberikan soal pelaksanaan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) dan waktu pelantikan komisioner definitif.
“Kita telah surati timsel, dan pelaksana tugas KPU bersama sekretariat KPU NTT untuk mengkonfrontasi secara langsung untuk mendapatkan kepastian kenapa belum dilantiknya komisioner KPU NTT. Kita akan gelar pada Selasa, 29 Januari di ruang rapat komisi,” tandas Maxi.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini menduga, ada sesuatu yang kurang beres dalam tahapan seleksi caon anggota KPU NTT. Sehingga sejak KPU RI mengambil alih tugas dan kewenangan KPU NTT, belum juga dilakukan fit and proper test terhadap 10 nama hasil seleksi. Karena itulah rapat dengar pendapat sekaligus melakukan konfrontasi dengan sekretarir KPU dan tim seleksi harus dilaksanakan.
Maxi berargumen, jika hasil konfrontasi itu tidak mendapatkan gambaran soal kepastian pelantikan komisioner terpilih, pihaknya segera ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan KPU RI. Karena kekosongan komisioner KPU NTT ini bukanlah persoalan gampang terutama terkait pelaksanaan pilpres dan pileg yang digelar serentak pada 17 April mendatang.
“Kita akan desak KPU untuk menetapkan waktu pelaksanaan fit and proper test dan pelantikan komisioner KPU NTT yang defintif, sehingga kekuatiran akan gagalnya pelaksanaan pilpres dan pileg bisa terjawab,” terang Maxi.
//delegasi(mario)