KUPANG, DELEGASI.COM- Perbandingan gaji antara komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT dengan staf khusus sangat fantastis.
Honor Rp2 juta per-bulan untuk kedua komisioner tersebut sangatlah memalukan. Hal ini berbanding terbalik dengan staf khusus gubernur yang gajinya sampai Rp25 juta.
“Masa Komisioner yang utusan masyarakat ini honor hanya Rp2juta, tidak beda jauh dengan tenaga kontrak,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT, Jonas Salean saat mengunjungi sejumlah Mitra Komisi I DPRD NTT dengan maksud brainstorming dan melihat secara langsung kondisi di lapangan dari masing-masing Mitra dari komisi 1, Senin (13/1/2020).
Mantan Wali Kota Kupang ini menyatakan pihaknya akan mengadakan rapat dengan TAPD untuk membahas masalah ini
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD NTT Gabriel Beri Bina sangat kaget dengan porsi gaji yang diterima kedua lembaga itu.
“Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran adalah Komisi yang hadir dari Rakyat dan dititipkan untuk kemudian menjadi lembaga independent dari masyarakat yang lahir langsung dari Rahim DPRD adalah komisi KIP dan KPID.oleh sebab itu, Komisi I merasa sangat penting untuk memperhatikan kedua lembaga ini”. ungkap Gabriel Beri Binna, selaku Ketua Komisi I DPRD NTT.
Gabriel Beri Binna, juga mengungkapkan betapa sulitnya perjuangan sampai kedua komisi Ini dapat dibentuk dimana sejak 2010 DPRD berjuang sampai akhirnya terbentuk.
Rapat dilanjutkan dengan presentasi dari Dinas Kominfo, Drs. Aba Maulaka terkait APBD 2020 Dinas Kominfo, KIP dan KPID.
Mendukung pendapat Jonas salean, Anselmus Tallo, anggota komisi I juga menyampaikan bahwa beliau sangat prihatin dengan permasalahan yang dihadapi kedua komisi ini.
“Kalau bisa kedepan ada komunikasi antra kedua komisi ini dengan kominfo dan juga degan Kominfo, agar kendala2 seperti ini dapat ditanggulangi lebih cepat”
//delegasi(tim)