PADMA Indonesia Desak Kapolda NTT Atensi Kapolres SBD Pastikan Nasib Perkara Agrowisata Waikelo

JAKARTA-DELEGASI.COM-Terhambatnya progress pembangunan sarana pendukung pengembangan destinasi wisata Waikelo Sawah, Desa Tematana, Kecamatan Wewewa Timur, Sumba Barat Daya (SBD), lantaran terbentur penyerobotan oleh orang yang mengaku sebagai pemilik tanah, hingga berujung laporan ke Polres dan Kodim dari Kades Tematana, untuk meminta perlindungan hukum, direspons serius Lembaga Hukum dan HAM, PADMA Indonesia.

Melalui Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia (Lembaga Pelayanan Advokasi Untuk Keadilan dan Perdamaian), Gabriel Goa terpanggil untuk mendesak Kapolda NTT, Irjen Pol.Jhoni Asadoma,M.Si memerintahkan Kapolres Sumba Barat Daya (SBD) segera memberikan kepastian hukum atas laporan perkara penyerobotan lahan, di kawasan pembangunan sarana penunjang pariwisata Agrowisata Waikelo.

Apakah dihentikan atau berlanjut?

“Ini sangat penting untuk memberikan adanya kepastian hukum, supaya tidak mengganggu kelanjutan pembangunan prasarana pariwisata Waikelo,”tegas Gabriel Goa, dalam rilis Persnya, Sabtu, (19/11/2022).

Selain itu, PADMA Indonesia juga mendesak Bupati dan jajarannya untuk proaktif mencarikan jalan keluar agar pembangunan prasarana pariwisata Waikelo tidak mangkrak.

Serta mengajak solidaritas masyarakat dan Pers untuk mengawal ketat laporan tindak pidana penyerobotan yang sedang diproses di Polres SBD dan terhambatnya pembangunan akibat laporan tersebut.

Asal tahu saja, Kades Tematana, Umbu Mosa Togola, dilaporkan orang yang mengaku sebagai pemilik tanah pada lahan pembangunan sarana pendukung pengembangan destinasi wisata Waikelo, Desa Tematana Kecamatan Wewewa Timur, Sumba Barat Daya.

Tak tinggal diam, Kades Mosa Togola pun langsung meminta perlindungan ke Polres SBD dan Kodim setempat untuk mengamankan pembangunan sarana penunjang destinasi Agrowisata Waikelo Sawah, yang dikenal sangat eksotik tersebut.

Lahan tersebut, sebenarnya Daerah Aliran Sungai (DAS),”jelas Kades Togola.

Pihaknya juga sudah lakukan mediasi untuk cari jalan keluar terbaik, agar pembangunan destinasi wisata ini tak mangkrak, karena masa kerjanya habis selesai. (WAR/Delegasi.Com)

Komentar ANDA?