JAKARTA, DELEGASI.COM – Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI bakal menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa (13/10) mendatang. Aksi akan terpusat di Istana Negara dengan titik kumpul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Tiga ormas besar termasuk ke dalam bagian aliansi ini, yakni Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.
“Benar,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin kepada CNNIndonesia.com, Minggu (11/10).
Foto Aksi 1310 beredar di media sosial. Dalam foto poster tersebut tertulis “Aksi 1310”, Aksi tolak UUCiptaker/Cilaka. Lokasi aksi rencananya akan digelar di depan istana negara Selasa (13/10) pukul 13.00 WIB. Dalam poster juga terdapat sejumlah tuntutan, yakni selamatkan NKRI dan kaum buruh, tolak RUU HIP/BPIP dan bubarkan BPIP.
Novel mengatakan PA 212 merupakan bagian dari aksi tersebut. “Pelaksana Anak NKRI,” katanya.
Demonstrasi menolak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja sudah dilakukan terlebih dahulu oleh sejumlah elemen masyarakat yang terdiri dari kalangan buruh, tani, mahasiswa, pelajar dan lain sebagainya.
Bahkan, buruh melakukan aksi mogok nasional selama tiga hari berturut-turut. Di Jakarta, demonstrasi yang digelar pada 8 Oktober 2020 kemarin sempat berujung kericuhan yang menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak. Selain itu, juga ada penangkapan terhadap ribuan massa aksi oleh pihak kepolisian.
Sementara itu, deklarator Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menyatakan membebaskan pendukungnya untuk ikut serta dalam aksi 1310.
“Pendukung KAMI massa cair, mereka memiliki kebebasan menentukan langkah sendiri,” kata dia, “Saya mendukung dan berdoa dari rumah.”
Polisi belum memberikan pernyataan tentang rencana aksi 1310 tersebut.
Pemerintah sebelumnya menyatakan akan menindak tegas pelaku kericuhan yang terjadi di tengah-tengah aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md meminta semua elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
“Oleh sebab itu melihat perkembangan situasi itu, pemerintah mengajak mari kita semuanya menjaga kamtibmas keamanan dan ketertiban masyarakat, semua, semua harus kembali ke posisi tugas menjaga negara masing-masing, pemerintah, rakyat, masyarakat dan civil society, mari bersama-sama ke posisi masing-masing untuk menjaga keamanan masyarakat,” kata Mahfud (Kamis (8/10).
//delegasi(CNN)