Ketergantungan panjang Nusa Tenggara Timur pada pasokan barang dari luar daerah terus meninggalkan jejak persoalan mendasar. Defisit perdagangan yang menembus Rp 51 triliun per tahun menjadi penanda bahwa pembangunan ekonomi daerah masih bertumpu pada konsumsi, belum sepenuhnya berakar pada kekuatan produksi lokal.
KUPANG, DELEGASI.NET – Perekonomian Nusa Tenggara Timur masih berjalan dalam lintasan yang berat. Ketergantungan tinggi terhadap pasokan barang dari luar daerah membuat neraca perdagangan provinsi ini terus tertekan. Pemerintah Provinsi NTT mencatat defisit perdagangan daerah mencapai sekitar Rp 51 triliun per tahun.
Gubernur NTT Melki Laka Lena menyebut kondisi tersebut sebagai tantangan struktural yang tidak bisa diselesaikan secara instan. Persoalan utama, menurut dia, terletak pada pola ekonomi yang masih bertumpu pada konsumsi, bukan pada produksi berbasis potensi lokal.
“Setiap tahun kita membeli terlalu banyak dari luar, sementara kemampuan memproduksi dan mengolah sendiri belum maksimal. Inilah akar persoalan ekonomi NTT,” ujar Melki saat memberikan materi pada kegiatan Retret Forum Komunikasi Alumni (Forkoma) PMKRI Regio Timor di Kupang, Sabtu (13/12/2025).
Saat memberikan materi tentang kondisi ekonomi dan pembangunan di NTT, Gubernur NTT yang juga Alumnus PMKRI itu didampingi Ketua Panitia Retret Regio Timor, Paskalis Angkur sebagai Moderator dan Ketua DPD FORKOMA PMKRI NTT, Aloysius Min.
Melki menegaskan, pembangunan ekonomi NTT ke depan harus diarahkan pada perubahan mendasar, yakni memperkuat kapasitas produksi masyarakat. Ia menilai NTT sesungguhnya memiliki sumber daya yang memadai, terutama di sektor pertanian, pangan lokal, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun potensi itu belum terhubung secara utuh dengan sistem pasar dan industri.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov NTT mulai menata ulang pendekatan pembangunan ekonomi dengan fokus pada penguatan dari desa. Salah satu strategi yang tengah digerakkan adalah program One Village One Product (OVOP), yang mendorong setiap desa mengembangkan satu produk unggulan sesuai dengan karakter dan sumber daya lokal.
“Kalau desa kuat memproduksi, maka ekonomi daerah akan bergerak dari bawah. Ini bukan sekadar program, tetapi proses membangun kemandirian,” kata Melki.
Upaya tersebut, lanjut dia, juga diiringi dengan kebijakan afirmasi pasar. Pemerintah daerah mendorong agar belanja pemerintah, termasuk oleh aparatur sipil negara, memprioritaskan penggunaan produk lokal. Langkah ini diharapkan menciptakan kepastian pasar bagi UMKM sekaligus memutar uang di dalam daerah.
Di sisi pembiayaan, Pemprov NTT berupaya memperluas akses pelaku usaha kecil terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun Melki menekankan, pembiayaan saja tidak cukup. Pendampingan yang konsisten dan berkelanjutan menjadi kunci agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu naik kelas.
“Proses pembangunan ekonomi tidak bisa instan. Yang kita bangun adalah ekosistem—dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Melki juga mengajak alumni PMKRI untuk terlibat aktif dalam agenda pembangunan ekonomi kerakyatan di NTT. Ia menilai jaringan intelektual dan profesional alumni memiliki posisi strategis untuk menjadi penggerak perubahan, baik melalui pendampingan usaha, inovasi kebijakan, maupun penguatan jejaring pasar.
Menurut Melki, transformasi ekonomi NTT hanya dapat terwujud jika seluruh elemen—pemerintah, masyarakat, dan komunitas intelektual—bergerak dalam arah yang sama: membangun ekonomi daerah dari kekuatan sendiri.
“Ini adalah kerja jangka panjang. Kita sedang membangun fondasi agar NTT tidak terus bergantung, tetapi mampu berdiri di atas potensi lokalnya sendiri,” kata Melki.
//delegasi(Hermen Jawa)