Minyak Tanah Langka dan Harga Melonjak di Sikka,Lima  Kecamatan Tanpa Pangkalan

MAUMERE,DELEGASI.NET– Sejak Desember 2024 lalu, warga masyarakat Kabupaten Sikka mengalami kelangkaan minyak tanah. Bahkan harga eceran pun melejit, tembus hingga Rp 10.000 perliter.

Berbagai spekulasi pun mulai bermunculan, hingga tidak segan-segan diduga telah terjadi mafia minyak tanah. Pertamina menjadi sasar marah warga. Begitu juga agen dan pangkalan, tidak luput dari umpatan.

DPRD Sikka prihatin dengan kondisi tersebut. Lembaga legislatif itu pun berinisiatif menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (19/5). RDP dipimpin Ketua DPRD Sikka Stef Sumandi didampingi Wakil Ketua DPRD Sikka Herlindis Donatha da Rato. Hadir Kepala Bagian Ekonomi Setda Sikka Kandidus L Tolok dan Manager Fuel Terminal Maumere Zakiudin.

“Kami menerima banyak informasi tentang minyak tanah langka, peningkatan harga, dan distribusi yang tidak merata,” demikian Stef Sumandi mengawali RDP.

Kepala Bagian Ekonomi Kandidus L Tolok memasikan distribusi minyak tanah dari Pertamina ke agen selalu lancar. Begitu juga distribusi dari agen ke pangkalan.

Terdapat 2 agen di Kabupaten Sikka yaitu PT Rovin Jaya dan PT Bolawolon. Dua agen ini membawahi 565 pangkalan. PT Rovin Jaya memiliki 323 pangkalan, sementara PT Bolawolon dengan 242 pangkalan. Sebanyak 565 pangkalan ini tersebar pada 16 kecamatan.

“Terdapat 124 desa di 5 kecamatan yang belum ada pangkalan,” jelas Kandidus Tolok.

Lima kecamatan yang belum terdapat pangkalan minyak tanah yaitu Palue, Mapitara, Doreng, Waiblama, dan Tanawawo. Disinyalir warga di 5 kecamatan ini memperoleh minyak tanah dengan berbagai cara.

“Mungkin warga di 5 kecamatan itu dianggap lebih nyaman menggunakan kayu bakar,” sindir Stef Sumandi, wakil rakyat 3 periode berturut-turut dari Kecamatan Mapitara.

Menurut Kabag Ekonomi, pangkalan ditentukan langsung oleh agen. Pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Bagian Ekonomi Setda Sikka, sama sekali tidak diberikan porsi. Selama 1,5 tahun menjabat sebagai Kabag Ekonomi Setda Sikka, Kandidus L Tolok mengaku baru 1 kali mengeluarkan rekomendasi untuk pangkalan.

Anggota DPRD Sikka dari Fraksi Garda Soliditas Yohanes de Peskim mengecam lemahnya pemerintah di depan agen.

Menurut dia, seharusnya pemerintah lebih berwibawa dengan memiliki peran menentukan pangkalan. Dia meyakini, jika pemerintah melakukan intervensi, tentu persebaran pangkalan minyak tanah bisa berkeadilan sehingga distribusi juga merata.

“Kasi juga kami pangkalan di desa-desa. Jangan hanya konsentasi di kota saja. Saya hitung pangkalan di kota menumpuk, ada 411. Nah, pemerintah jangan terlalu lemah di depan agen,” kritik mantan wartawan dan aktifis LMND itu.

Mencermati seluruh persoalan yang terjadi, Ketua Fraksi PDIP Darius Evensius menyebut sangat wajar jika selama ini terjadi kelangkaan minyak tanah, harga meroket, dan distribusi yang tidak berkeadilan.

“Minyak tanah langka, harga tinggi. ya wajar, karena banyak desa tidak ada pangkalan. Distribusi tidak adil. Pertanyaan kita, pemerintah ada di mana?” tanya politisi dari Kecamatan Nele itu.

Selain menentukan kewenangan pangkalan, Kabag Ekonomi Setda Sikka juga memastikan kuota minyak tanah ditentukan sendiri oleh agen. Akibatnya tidak heran jika kuota minyak tanah menumpuk pada kecamatan tertentu saja.

Faktor ini makin membuat geram sejumlah anggota DPRD Sikka. Para wakil rakyat kemudian mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh. Mereka bahkan mengusulkan perlu penambahan agen dan kuota minyak tanah bagi Kabupaten Sikka.

RDP ini tidak dihadiri PT Rovin Jaya dan PT Bolawolon. Ketua DPRD Sikka beralasan surat undangan sudah disiapkan, namun tidak terdistribusi. Padahal, sekiranya 2 agen ini hadir, kemelut minyak tanah bisa terungkap lebih proporsional dengan solusi yang lebih tepat.*** (Vicky da gomes)

Komentar ANDA?