Acara yang berlangsung di lantai 2 KPPN Larantuka, Selasa 24 September 2019, dibuka oleh Bupati Flores Timur, Antonius H. Gege Hadjon, ST dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Paulus Igo Geroda, S.Sos,M.AP, Kepala KPPN Larantuka, Para Pimpinan Perbankan Penyalur KUR lingkup Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Kabupaten Flores Timur, Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Kabupaten Lembata serta para pengusaha kecil dan menengah.
Kegiatan Expo Keuangan serta Focus Group Discussion (FGD) Penyaluran Kredit Program Pemerintah, kata Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Lydia merupakan sinergitas antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT dan KPPN Larantuka, bertujuan mendukung usaha mikro, pemerintah melalui Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku regulator, Pembina teknis dan keuangan untuk BLU Pusat investasi Pemerintah (PIP) yang ditunjuk menjadi coordinated fund, menyediakan solusi berupa Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hal ini dimaksudkan untuk menyatukan gerak langkah dalam mensukseskan kredit program pemerintah di Kabupaten Flores Timur dan Lembata.
Leih jauh dijelaskan, usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Terbukti, bukan hanya bertahan, UMKM menjadi penggerak perekonomian nasional dalam kondisi krisis. Selain itu UMKM menjadi penyedia lapangan kerja di Indonesia yang bersifat padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.
Meskipun dari sisi aset dan omzet masih kecil, menurut Lydia, kemajuan usaha mikro secara keseluruhan akan berdampak pada perekonomian Indonesia.
Namun dengan posisi demikian, Ia mengakui UMKM masih menghadapi kendala khususnya permodalan.
“Ketika pilihan pembiayaan terbatas, pelaku UMKM dapat terdorong mengambil pinjaman dari rentenir dengan bunga tinggi yang menjadi jebakan klasik bagi UMKM,” ujar Lydia.
Kata Lydia, sebelumnya pemerintah telah menyediakan akses permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun masih belum menjangkau pelaku usaha mikro. Hal ini dikarenakan masih banyak UMKM yang bankable.
“Perlu bapak ibu ketahui, di Provinsi NTT memiliki UMKM 104.174 unit dengan rincian Mikro sebanyak 77.118 unit, Kecil sebanyak 29.954 unit dan Menengah sebanyak 2.103 unit. Artinya kurang lebih 74,03% UMKM yang ada di Provinsi NTT akan sangat terbantu dengan adanya UMi,” ungkap Lydia.
//delegasi(*/BBO)