MAUMERE,DELEGASI.NET – Mengawali kunjungan kerjanya di Kabupaten Sikka, sebagai rangkaian dari kunjungan kerja ke Pulau Flores, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena bersama rombongan berdiskusi dengan kepala dan perwakilan UPTD Provinsi di Kabupaten Sikka di Kantor Samsat Bersama UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, Maumere, Sabtu (06/09/2025).
Dalam arahan pertemuan tersebut, Gubernur Melki meminta UPT-UPT Pemerintah Provinsi di Sikka untuk mengubah pola kerja dan pendekatan dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah.
Sebagai contoh, Gubernur Melki meminta untuk memaksimalkan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu cara meningkatkan pendapatan dari sektor tersebut.
“Harus kreatif agar banyak orang tersentuh dengan program keringanan pajak,” tegasnya.
Menurutnya, masalah ini juga mesti dipikirkan oleh Bupati dan pemangku kepentingan di kabupaten. Karena itu, Gubernur meminta agar kerja sama UPTD dengan kabupaten dan pihak-pihak yang bisa membantu optimalisasi mesti digendarkan.
“Jangan pikirkan besarannya, yang penting banyak orang membayar. Tanpa itu, bicara soal pendapatan daerah hanya mengada-ada,” ujar Gubernur Melki.
Mencontohkan pertemuan sebelumnya di UPTD Flores Timur, Gubernur Melki meminta para petugas di UPTD bekerja dengan fleksibilitas sesuai latar belakang pekerjaan masyarakat yang dilayani.
“Ini harus serius, karena makin lama transfer daerah pasti menurun. Karena itu, PAD mesti ditingkatkan. Mindset UPTD mesti berubah, termasuk dari sektor kehutanan. Coba dipikirkan pola-pola baru,” ujar Gubernur Melki.
Dengan cara berpikir baru, UPTD bisa mendorong hilirisasi produk-produk lokal. Gubernur Melki mencontohkan madu Amfoang yang berhasil dikemas dengan jenama baru dan dijual di salah satu hotel bintang lima di Jakarta dengan harga jauh lebih mahal. Produk-produk hilirisasi seperti itu, menurutnya, akan ditampung di NTT Mart.
“Saya berharap ada NTT Mart di Sikka. Saat orang keluar dari Sikka, orang bisa beli sesuatu produk khas NTT,” ujarnya.
Di akhir arahan, Gubernur menegaskan untuk memikirkan pola baru, terutama dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.
“Jangan ada aset daerah yang mangkrak. Bisa kerja sama dengan banyak pihak!” pungkasnya.
Arahan tersebut disampaikan Gubernur merespons sejumlah persoalan yang dihadapi berbagai UPTD Pemerintah Provinsi yang ada di Sikka. UPT Kehutanan, misalnya, mengeluhkan belum adanya peraturan yang bisa mendasari pemungutan di Kawasan Ekowisata Waigete, sehingga masih mengandalkan penerimaan dari HHPK berupa asam, kemiri dan madu.
UPT Perhubungan Wilayah 3 Kabupaten Sikka, yang membawahi 5 kabupaten yakni Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende dan Nagekeo, misalnya, meski mencapai 77,8% dari target pendapatan yang dicanangkan, masih menemukan kendala dari jumlah terminal yang bisa dikelola oleh provinsi.
UPT Pendapatan Daerah di Sikka mengalami kendala yang serupa dengan yang dihadapi UPT Pendapatan di Flores Timur, antara lain kurangnya kepekaan dan pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak, lemahnya penegakan hukum, dan tingginya biaya balik kendaraan bermotor.
Solusi yang telah ditempuh untuk kendala dari sektor pendapatan antara lain melalui optimalisasi layanan secara digital; sosialisasi, edukasi dan informasi secara masif, baik “door to door” maupun sosialisasi kolektif di berbagai tempat; serta koordinasi dengan BPAD Kabupaten Sikka untuk melakukan Zona Integritas seluruh ASN di Kabupaten Sikka untuk melunasi pajak kendaraan bermotor sebagai contoh bagi masyarakat umum.
Kunjungan kerja ke UPTD Pendapatan Daerah tersebut dihadiri oleh Bupati Sikka, Wakil Bupati Sikka, Sekda Kabupaten Sikka, Asisten II Setda Provinsi NTT, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Kepala Badan Aset dan Keuangan Daerah NTT, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan NTT, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, serta perwakilan dari UPT-UPT Pemerintah Provinsi di Kabupaten Sikka.*** (delegasi)
Sumber : Biro Adpim Setda NTT