DPD RI Siap Dukung  Pengembangan Sektor Perkebunan di NTT

KUPANG, DELEGASI.NET – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI siap mendukung pengembangan sektor Perkebunan di NTT, melalui perjuangan  besaran porsi anggaran di pusat

Demikian disampaikan ketua  romongan  Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako saat melakukan kunjungan kerja pengawasan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (3/3/2025).

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengawasi implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

BACA JUGA:

• Melki Laka Lena: Pemerintah Siap Wujudkan Ekonomi Berkelanjutan
• Pidato Perdana: Gubernur NTT Soroti Kesetaraan dan Infrastruktur

Beberapa anggota Komite II lainnya, di antaranya La Ode Umar Bonte, Azhari Cage, Ir. H. Ria Saptarika, Hj. Happy Djarot, Dr. H. Hilmy Muhammad, Ni Luh Putuary Pertami Djelantik, Habib Said Abdurrahman, Dr. Yulianus Henock Sumual, Febriyanthi Hongkiriwang, dan Dr. R. Graal Taliawo.

Dalam pertemuan dengan Gubernur NTT, Melki Laka Lena, bersama Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, dan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur NTT, menyambut langsung kedatangan rombongan DPD RI Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Pertanian sebagai bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sektor pertanian dan perkebunan di NTT.

Senator Angelius Wake Kako, kepada wartawan yang dilansir Pos Kupang.com, Senin (3/3/2025), usai melakukan pertemuan dengan Gubernur NTT, menekankan sektor perkebunan di NTT masih didominasi oleh usaha rakyat, berbeda dengan anggapan umum bahwa perkebunan selalu identik dengan perusahaan besar dan komoditas kelapa sawit.

“Ketika kita berbicara tentang perkebunan, orang sering mengasosiasikannya dengan kelapa sawit sebagai komoditas utama. Padahal, di NTT, perkebunan adalah bagian dari kehidupan masyarakat dan harus mendapat perhatian khusus,” ujar Angelius

Menurutnya, komoditas unggulan perkebunan di NTT meliputi kelapa, mente, dan kemiri, yang mayoritas dikelola oleh petani rakyat.

Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk serta kesejahteraan petani.

“Kita ingin agar perkebunan di NTT tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi juga produk jadi yang memiliki nilai lebih di pasar. Hilirisasi adalah kunci untuk mendorong perekonomian daerah,” tegasnya.

Pemprov Usul Rp94 Miliar

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Provinsi NTT mengusulkan anggaran lebih dari Rp 94 miliar kepada pemerintah pusat guna mendukung program swasembada pangan dan pengembangan sektor pertanian serta perkebunan.

Meski ada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat DPD RI  berkomitmen untuk memperjuangkan agar dana ini tetap dialokasikan untuk NTT.

“Pemerintah NTT telah titipkan Rp 94 miliar lebih, dan kami akan perjuangkan untuk masuk ke NTT. Walaupun ditengah efisiensi anggaran, tapi target ketahanan pangan atau swasembada pangan harus dimaksimalkan,” jelasnya.

“Kami di Komite IIDPD RI yang juga menjadi mitra Kementerian Pertanian telah melakukan pembahasan dengan kementerian terkait sekitar dua minggu lalu. Target kami adalah memastikan NTT bisa mencapai swasembada pangan dan mendapatkan dukungan anggaran yang cukup untuk mewujudkannya,” tambahnya.

//Delegasi(PK/hermen)

 

Komentar ANDA?