Jakarta, Delegasi.com – Politisi Partai Demokrat Benny K Harman menyebut rekomendasi akhir panitia khusus (pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjadi pedang bermata dua bagi Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2017).
Bakal Calon Gubernur NTT 2018 dari Partai Demokrat itu pada awalnya mengatakan akan sulit untuk membaca sikap Presiden Jokowi, apakah mendukung rekomendasi pansus hak angket KPK, menolak, atau mendiamkan.
“Presiden nampaknya berada dalam posisi terjepit antara desakan rakyat atau tekanan dari partai politik pendukungnya di pansus. Karena membaca arah berlabuhnya pansus hak angket ini tidak sulit lantaran sebagian besar anggota pansus terdiri dari perwakilan parpol pendukung Jokowi,” kata Benny.
Benny melanjutkan keputusan yang akan diambil presiden akan terkait dengan kepastian majunya Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.
“Presiden pasti ingin menegaskan komitmen pemberantasan korupsi dengan tidak mengeluarkan keputusan yang berujung pada pelemahan KPK sebagai perwujudan kampanye yang lalu dan sebagai kampanye juga untuk Pilpres mendatang, ia membutuhkan dukungan nyata dari rakyat. Sementara sikap ekstrim dengan menolak rekomendasi partai akan berbahaya bagi dia.”
“Kuncinya adalah sistem Presidential Threshold 20 dan 25 yang justru akan jadi bumerang bagi Pak Jokowi jika tidak mengakomodir rekomendasi partai,” ujarnya.
Menurut Benny Presiden Jokowi akan mengambil langkah aman dengan menerima rekomendasi dari pansus hak angket KPK.
“Tapi seharusnya presiden bisa menjinakkan parpol pendukungnya yang ada di pansus hak angket KPK sebelum rekomendasi keluar dan tidak menjadi beban politik baginya. Perhitungan tentang siapa yang akan mendapat political profit,” katanya.//delegasi(PK/hermen)