Kupang, Delegasi.com -Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia mengapresiasi langkah serius Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencarikan solusi darurat human trafificking di NTT dengan menghadirkan layanan terpadu satu atap (LTSA) untuk penetapan dan perlindungan TKI asal NTT.
Direktur Padma Indonesia, Gabriel Goa melalui pesan singkatnya yang diterima media ini, Minggu (3/9).
Menurutnya, kerja keras dan ketelatenan korban human trafficking, keluarga korban, LSM, lembaga agama, ormas, OKP, polisi, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan pers telah membuahkan hasil. Dimana, sesuai rencana pada Senin, 4 September 2017, Sekjen Kemenaker Heri akan meresmikan LTSA untuk penempatan dan perlindungan TKI asal NTT di Kupang. Heri akan didampingi Koordinator LTSA Kemenaker Reyna Usman, Sesditjen Binapenta, Sesditjen Binalattas beserta pejabat terkait dari Kemenaker. Selain meresmikan LTSA, akan ada sosialisasi Program Jokowi yakni Desa Migran Produktif (Desmigratif) dan revitalisasi Balai Latihan Kerja di NTT.
“LTSA yang akan diresmikan itu merupakan pertama di Indonesia. Ini menunjukkan perhatian serius dari Presiden Jokowi untuk NTT,” kata Gabriel.
Gabriel yang juga Koordinator Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) /Koordinator Kompak NTT (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) NTT) tegaskan, NTT harus berterimakasih kepada Presiden Jokowi. Karena tidak hanya peduli tapi bertindak nyata carikan jalan keluar untuk atasi darurat human trafficking di NTT.
“Kami dari Padma Indonesia siap dukung tapi sekaligus awasi terus secara ketat LTSA, realisasi BLK dan desmigratif di kantong- kantong human trafficking di NTT,” tandas Gabriel.
Lebih lanjut ia menyampaikan, selain di Kupang, ada lagi LTSA di Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya untuk layani Pulau Sumba. Rencana ke depan di Maumere dan Labuan Bajo untuk layani Pulau Flores, Pulau Ende, Palu’e, Adonara, Solor, Lembata Pantar, dan Alor. Dukungan dan kerja sama berbagai stakeholder mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga agama, LSM, perguruan tinggi, pengusaha dan pers di NTT, diyakini ke depan NTT akan sangat maju dan diperhitungkan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Wakil Indonesia untuk Komisi Antar Pemeritah Asean tentang HAM, Dinna Wisnu menyambut baik desakan agar menjadikan NTT sebagai pilot program pencegahan, prosecution dan penanganan human trafficking Asean. Alasannya, karena NTT adalah daerah darurat human trafficking di Indonesia dan korban terbanyak masuk ke negara- negara Asean seperti Malaysia, Singapura, Vietnam dan Brunnei Darusalam. Apalagi dalam kurun waktu kurang dari lima tahun, Indonesia menjadi tempat transit pengirim sekaligus penerima korban human trafficking, termasuk NTT.
Menurut Wisnu, Indonesia berkepentingan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Solusinya tidak bisa hanya dengan pembenahan penegakan hukum di dalam negeri. Indonesia harus rajin mendorong dan menginspirasi negara- negara Asean untuk menerapkan pendekatan HAM untuk mencegah, melakukan pemberantasan dan penegakan hukum, mendapingi korban serta menghubungkan kerja sama di tingkat domestik ke tingkat regional. Pendekatan HAM mendorong Indonesia untuk melihat dari kacamata korban dan pelaku agar akar masalah terselesaikan dan penanganannya tepat sasaran tanpa mengabaikan prinsip- prinsip HAM.//delegasi(hermen/ger)